Negara Kepangeranan, atau disebut pula Negara-Negara Kepangeranan India (Indian Princely State/Indian State) adalah monarki-monarki dependen di bawah penguasa lokal atau regional dalam subsidiary alliance (aliansi antara sebuah negara kecil dengan negara besar yang mendominasi) dengan British India (Imperium India). Entitas monarki-monarki ini ada pada masa penjajahan Inggris atas anak benua India (1858-1947/1948). Negara kepangeranan di India yang tidak diperintah langsung oleh pemerintah British India, tetapi oleh penguasa monarki lokal yang tunduk kepada Inggris. Hubungan ini terbentuk setelah penguasa monarki lokal membuat perjanjian dengan Inggris.
Singkatnya, dalam sejarah India dan Pakistan (serta Bangladesh) pada masa penjajahan Inggris, terdapat banyak kerajaan-kerajaan kecil yang tunduk dalam sebuah perjanjian yang dibuat antara Inggris dan kerajaan-kerajaan tersebut.
Pada masa penajajahan Inggris, daerah-daerah di luar British India seperti Oman, Zanzibar, dan Trucial States (keamiran-keamiran di pesisir Teluk Persia) juga berada di bawah pemerintahan British India, dan diberikan status yang sama seperti negara-negara kepangeranan India sebagai bagian dari Teluk Persia Residency; namun, mereka resmi dikategorikan sebagai protektorat Inggris, dengan derajat otonomi berbeda.
 |
| Peta persebaran negara-negara kepangeranan di anak benua India (warna kuning tua) pada tahun 1947 |
Secara resmi ada 565 negara kepangeranan di anak benua India, pada saat kemerdekaan pada bulan Agustus 1947. Yang paling menonjol di antara mereka - sekitar seperempat dari total - memiliki status negara-negara dependen terhormat (salute states), dan para penguasa entitas-entitass tersebut dihormati dengan pemberian tembakan senjata dalam jumlah tertentu sesuai kedudukan mereka pada acara-acara seremonial, mulai dari 9 sampai 21 tembakan. Negara-negara kepangernan sangat bervariasi dalam status, luas wilayah, dan kekayaan; Kenizaman Hyderabad serta Kerajaan Jammu dan Kashmir masing-masing memiliki lebih dari 200.000 km2 dalam hal luas wilayah, atau sedikit lebih besar dari seluruh Kerajaan Inggris Raya.
Pada tahun 1941, Hyderabad memiliki populasi lebih dari 16 juta jiwa, dibandingkan dengan populasi Rumania pada saat itu, sementara Jammu dan Kashmir memiliki populasi kurang lebih 4 juta jiwa, sebanding dengan Swiss. Perbandingan lainnya, Kerajaan Lawa hanya meliputi area seluas 49 km2, atau lebih kecil dari Pulau Bermuda, dengan penduduk hanya di bawah 3.000 jiwa. Lebih dari 200 negara-negara kepangeranan yang lebih kecil memiliki luas kurang dari 25 km2 (10 mi2). Pada awal kemerdekaan India (dan Pakistan), Hyderabad memiliki pendapatan tahunan lebih dari Rs. 9 crore (sekitar £ 6,75 juta / $ 27.200.000 menurut nulai pada tahun 1947, atau sekitar £ 240 juta / $ 290.000.000 menurut nilai pada tahun 2014). Hyderabad juga memiliki tentara sendiri, maskapai, sistem telekomunikasi, kereta api, sistem pos, mata uang, layanan radio, dan sebuah universitas publik utama, membuat Kenizaman Hyderabad menjadi negara kepangeranan terkaya di seluruh anak benua India pada masanya. Negara kecil seperti Lawa memiliki pendapatan tahunan hanya Rs. 28.000 (£ 2100 / $ 8463 menurut nilai pada tahun 1947, £ 73.360 / $ 89.040 menurut nilai pada tahun 2014).
Penyebutan "Negara Kepangeranan"
 |
| Suasana upacara Delhi Durbar pada tahun 1903 |
 |
| Suasana upacara Delhi Durbar pada tahun 1911 yang dihadiri oleh Raja George V dan Ratu Mary |
Para penguasa negara-negara dependen lokal di India memiliki berbagai gelar - termasuk Chhatrapati (eksklusif digunakan oleh 3 Dinasti Bhonsle dari Maratha) atau Badshah ("kaisar"), Maharaja-Maharao atau Raja-Rao ("raja"), Raje, Nizam, Wadiyar (oleh raja-raja Mysore), Agniraj Maharaj untuk penguasa Bhaddaiyan Raj, Nawab ("gubernur"), Nayak, Khan, Wali, Inamdar, Saranjamdar, dan banyak lainnya. Apapun makna literal dan kedudukan tradisional gelar sebenarnya dari para penguasa monarki negara-negara dependen lokal tersebut, pemerintah Inggris menganggap mereka semua sebagai "pangeran," untuk menghindari kesamaan gelar "raja" yang digunakan oleh penguasa monarki Inggris (Inggris tidak ingin negara-negara jajahannya berstatus setara dengannya). Atas dasar itulah, monarki-monarki lokal di seluruh anak benua India dikategorikan sebagai negara "kepangeranan" (principality/princedom), bukan "kerajaan" (kingdom).
Sejarah
Pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, Inggris semakin membatasi kedaulatan penguasa-penguasa monarki lokal India (bekas-bekas bawahan Kesultanan Mughal yang ditaklukkan Inggris); East India Company dapat menentukan batas, mengambil sumber daya alam, memperoleh bantuan militer, meminta subsidi atau upeti, dan membeli barang dengan harga yang menguntungkan. Dengan menerapkan sistem kekuasaan tidak langsung ini, Inggris dapat mengalihkan dana dan personil untuk memperoleh jajahan di Malaya dan Afrika.
 |
| Raja Ranjit Singh dari Kerajaan Barwani (1888-1930) saat berada di Merville, Perancis, pada masa Perang Dunia I |
 |
| Raja Ganga Singh dari Kerajaan Bikaner (tengah; berkuda) menyambut kunjungan Gubernur Jenderal Lord Linlithgow bersma pasukan kavaleri Kerajaan Bikaner tahun 1937 |
 |
| Raja Prithvi Bir Bikram Shah dari Kerajaan Nepal bersama dua istrinya (sekitar tahun 1880-an) Kerajaan Nepal tidak pernah menjadi bagian dari British India walaupun pernah menjadi wilayah jajahan Kerajaan Inggris Raya dan berubah menjadi negara republik pada tahun 2008 |
Negara kepangeranan pada awalnya merupakan bawahan-bawahan atau entitas-entitas politik lokal yang tunduk dalam kekuasaan Kesultanan Mughal. Munculnya Sikhisme mengakibatkan penciptaan Kekaisaran Sikh di wilayah utara India pada awal abad ke-18, saat Kesultanan Mughal berada dalam kemunduran penuh. Pada saat yang sama, orang-orang Maratha membentuk dan memproklamirkan Kekaisaran Maratha. Melalui abad ke-18, para mantan gubernur Mughal membentuk negara dependen mereka sendiri. Di utara-barat, beberapa dari mereka - seperti Kerajaan Tonk - bersekutu dengan berbagai kelompok, termasuk Kekaisaran Maratha dan Kekaisaran Durrani. Pada 1768, Prithvi Narayan Shah, penguasa sebuah kerajaan kecil di Gorkha, juga mendirikan Kerajaan Nepal yang terdiri dari federasi negara-negara kecil di lereng selatan Pegunungan Himalaya, memperluas pengaruhnya atas banyak wilayah utara-timur India; di selatan, Hyderabad dan Arcot sepenuhnya menjadi entitas dependen pada taun 1760-an, meskipun mereka tetap mengakui kekuasaan Kesultanan Mughal atas wilayah mereka.
Hubungan antara Inggris dengan Negara-Negara Kepangeranan
Anak benua India dibawah penjajahan Kerajaan Inggris Raya terdiri dari dua jenis wilayah, yaitu wilayah British India asli dan wilayah Negara-Negara yang Diperintah oleh Para Pangeran. Dalam interpretasi UU-nya pada tahun 1889, Parlemen Inggris mengadopsi definisi berikut:
- (4.) The expression "British India" shall mean all territories and places within Her Majesty's dominions which are for the time being governed by Her Majesty through the Governor-General of India or through any governor or other officer subordinate to the Governor-General of India.
- (5.) The expression "India" shall mean British India together with any territories of any native prince or chief under the suzerainty of Her Majesty exercised through the Governor-General of India, or through any governor or other officer subordinate to the Governor-General of India.
 |
| Raja Sayajirao Gaekwad III dari Kerajaan Baroda - merupakan raja terbesar Kerajaan Baroda sekaligus terkenal sebagai penguasa negara kepangeranan yang sangat menentang penjajahan Inggris di anak benua India - bersama Gubernur Bombay dan para pejabat-pejabat kerajaan (sekitar tahun 1880-an) |
Secara umum istilah "British India" telah digunakan (dan masih digunakan) juga merujuk pada daerah di bawah kekuasaan East India Company di India dari 1774 hingga 1858. Istilah ini juga digunakan untuk merujuk pada "Penguasaan Inggris di India".
Kedaulatan Kerajaan Inggris Raya atas 175 negara kepangeranan, umumnya yang terbesar dan yang paling penting, dilakukan atas nama British Crown (Mahkota Inggris/Monarki Inggris) oleh pemerintah pusat dari British India, yang diwujudkan dengan kedudukan seorang wakil British Crown yang disebut Viceroy (Gubernur Jenderal); sisanya di sekitar 400 negara kepangeranan ditempatkan para Agen yang bertangung jawab kepada pemerintah provinsi British India di bawah kekuasaan Gubernur, Gubernur Letnan, atau Komisaris Tinggi (High Commisioner).
Status dan Kedudukan Utama
 |
| Para personil angkatan bersenjata negara-negara kepangeranan dan angkatan bersenjata Kerajaan Inggris Raya |
Status dan kedudukan dari sebuah negara kepangeranan tidak dapat mengacu dari gelar para penguasanya, yang biasanya diberikan (atau setidaknya diakui) sebagai pengakuan untuk loyalitas dan jasa yang diberikan mereka kepada penguasa Kesultanan Mughal sebelum tahun 1857.
Banyak "pangeran" India bergabung di Angkatan Darat Inggris, Angkatan Darat India, dan angkatan militer atau kepolisian setempat, serta seringkal mendapatkan peringkat tinggi. Banyak dari mereka ditunjuk sebagai Aide de camp, dan banyak terlibat pelayanan aktf dalam angkatan bersenjata Kerajaan Inggris Raya maupun British India selama dua Perang Dunia. Terlepas dari anggota-anggota keluarga "pangeran" yang masuk dinas militer dan sukses, jumlah "pangeran" yang menerima pangkat kehormatan sebagai pejabat di Angkatan Bersenjata Inggris dan British India cukup signifikan. Peringkat yang diberikan kepada mereka berdasarkan pada beberapa faktor, termasuk warisan kekayaan mereka, keturunan, jumlah tembakan kehormatan atau gun salute (minimal satu tembakan), serta karakter pribadi atau kemampuan bela diri.
 |
| Raja Rajinder Singh dari Kerajaan Patiala (1872-1900) |
 |
| Raja Jagatjit Singh dan para pejabat Kerajaan Kapurthala dan British India pada tahun 1903 |
Setelah Perang Dunia I dan Perang Dunia II, para penguasa monarki dari beberapa negara kepangeranan yang besar dan berpengaruh, termasuk Gwalior, Patiala, Bikaner, Jaipur, Jodhpur, Jammu dan Kashmir, serta Hyderabad, diberi kehormatan pangkat jenderal sebagai hasil dari kontribusi negara mereka selama masa perang.
Sistem status kedudukan sebuah negara kepangeranan berdasarkan jumlah tembakan senjata/meriam (gun salute) digunakan oleh pemerintah pusat Kerajaan Inggris Raya untuk mengatur secara tegas kedudukan para penguasa monarki lokal yang tunduk dan berada dibawah kekuasaan Kerajaan Inggris Raya. Sebagai kepala negara, para "pangeran" tertentu berhak untuk diberi hormat dengan penembakan senjata secara ganjil antara 3 dan 21 tembakan. Semakin banyak jumlah tembakan menandakan semakin tinggi status negara kepangeranan tersebut di mata Kerajaan Inggris Raya. Sebagai penguasa anak benua India - dan penerus Kesultanan Mughal - raja/ratu Inggris juga menyandang gelar kaisar/maharani India yang merupakan gelar tertinggi dari seluruh gelar monarki di anak benua India, dan berhak mendapatkan 101 tembakan senjata kehormatan.
.
.
 |
| Nizam Osman Ali Khan, Asaf Jah VII dari Kenizaman Hyderabad (1886-1967) mendapat kedudukan gelar tembakan kehormatan tertinggi sebanyak 21 tembakan serta merupakan penguasa negara kepangeranan terkaya di seluruh British India dan orang terkaya di dunia pada tahun 1937 |
Setelah kemerdekaan India (dan Pakistan), raja Mewar (Udaipur) menggeser posisi nizam Hyderabad sebagai penguasa monarki paling senior di India, karena pada awal kemerdekaan India (dan Pakistan), Kenizaman Hyderabad menyatakan diri untuk merdeka secara mandiri terpisah dari India maupun Pakistan (Hyderabad baru bergabung ke dalam wilayah India setelah dianeksasi oleh India pada tahun 1948). Ketika negara-negara kepangeranan telah menyatakan diri untuk bergabung dengan India, oleh pemerintah republik mereka mendapatkan semacam gaji (dikenal sebagai Privy Purse) sebagai kompensasi atas kesediaan mereka menggabungkan wilayah kerajaan mereka dalam Negara India. Selanjutnya, ketika pemerintah India menghapuskan Privy Purse pada tahun 1971, kedudukan para penguasa monarki lokal tetap berlaku secara herediter (gelar kehormatan saja tanpa kekuasaan mutlak) atas keluarga kerajaan dan aset-asetnya.
Negara-Negara Kepangeranan dalam Pemerintahan British India
Dalam perjanjian, Inggris menguasai urusan eksternal dari negara-negara kepangeranan. Namun sebagai negara yang tunduk dalam kekuasaan Inggris, mereka tetap diperkenankan mempertahankan kontrol atas urusan internal dan pemerintahan lokal mereka sendiri. Negara-negara kepangeranan ini juga akan jatuh dalam kekuasaan penuh penjajahan Inggris jika tidak memiliki penguasa yang sah sesuai dengan aturan Doctrine of Lapse (semisal pada kasus Kerajaan Awadh yang dianeksasi penuh pada tahun 1854).
 |
| Begum (Ratu) Hajjah Sultan Kaikhusrau Jahan dari Kenawaban Bhopal (1858-1930) merupakan salah satu penguasa perempuan negara kepangeranan yang paling terkenal |
 |
| Suasana sidang durbar di balairung Istana Kerajaan Mysore sekitar tahun 1930-an |
Pada awal abad ke-20, hubungan antara Inggris dan empat negara kepangeranan terbesar - Hyderabad, Mysore, Jammu dan Kashmir, dan Baroda - berada langsung di bawah kendali Gubernur Jenderal India, yang diwakili oleh seorang Residen. Dua lembaga pemerintahan dibentuk untuk wilayah-wilayah Rajputana dan India Tengah, bertugas mengontrol sekian banyak negara kepangeranan; masing-masing 20 di Rajputana dan 148 di India Tengah. Sisanya, pemerintah British India menunjuk wakil-wakil mereka sendiri sebagai representasi kedudukan mereka di negara-negara kepangeranan.
Chamber of Princes (Narender Mandal atau Narendra Mandal, yang berarti Dewan Raja-Raja) adalah sebuah lembaga yang didirikan pada tahun 1920 oleh Raja George V untuk menyediakan sebuah forum bagi para penguasa negara kepangeranan, di mana para penguasa bisa menyuarakan kebutuhan dan aspirasi mereka kepada pemerintah British India maupun pemerintah pusat Kerajaan Inggris Raya. Dewan Raja-Raja ini bertahan sampai akhir kekuasaan British India pada tahun 1947.
 |
| Pertemuan Chamber of Princes pada tahun 1941 |
Sidang Dewan Raja-Raja pertama kali diadakan pada tanggal 8 Februari 1921 dan awalnya terdiri dari 120 anggota. Sebanyak 320-an lebih negara-negara kepangeranan kecil tidak terwakili. Serta, ada pula beberapa penguasa negara kepangeranan yang berkedudukan tinggi, seperti Kerajaan Baroda, Kerajaan Gwalior, dan Kerajaan Holkar (Indore), menolak untuk bergabung. Dewan Raja-Raja biasanya bersidang hanya sekali setahun, dengan dipimpin oleh Gubernur Jenderal British India, dan bertempat di Sansad Bhavan, New Delhi, yang sekarang menjadi gedung perpustakaan Parlemen India.
Dewan Raja-Raja British India diketuai oleh seorang kanselir, masing-masing hingga tahun 1947 adalah:
| Nama Kanselir | Kedudukan | Tahun |
|---|---|---|
| Raja Ganga Singh | Raja Kerajaan Bikaner | 1921–1926 |
| Raja Bhupinder Singh | Raja Kerajaan Patiala | 1926–1931 |
| Raja K.S. Ranjitsinhji | Raja Kerajaan Nawanagar | 1931–1933 |
| Raja K.S. Digvijaysinhji | Raja Kerajaan Nawanagar | 1933–1944 |
| Nawab Hamidullah Khan | Nawab Kenawaban Bhopal | 1944–1947 |
Daftar Negara-Negara Kepangeranan di dalam wilayah British India hingga tahun 1947 (beberapa di antaranya hingga tahun 1948-1975)
1. Wilayah berstatus Residensi Mandiri (Individual Residencies)
 |
| Istana Chowmahalla di Hyderabad yang dibangun pada masa Nizam Afzal Ad-Dawlah, Asaf Jah V antara tahun 1857-1869 sebagai istana utama Kenizaman Hyderabad |
Nama Monarki
|
Sekarang Menjadi Bagian dari
|
Kenizaman Hyderabad
|
Telangana, Maharashtra, dan Karnataka, India
|
Kerajaan Jammu dan Kashmir
|
Kashmir, India;
Azad Kashmir, Pakistan;
Gilgit–Baltistan, Pakistan;
Dua prefektur di Daerah Otonomi Khusus Xinjiang, Cina
|
Kerajaan Mysore
|
Karnataka, India
|
Kerajaan Sikkim
|
Sikkim, India
|
Kerajaan Travancore
|
Kerala dan 5 taluk (Distrik Kanyakumari) di Tamil Nadu, India
|
2. Wilayah Deccan States Agency dan Kolhapur Residency
 |
| Istana Baru (New Palace of Kolhapur) Kerajaan Kolhapur yang dibangun pada masa Raja Shivaji VI Chhatrapati Narayana Rao di tahun 1877 |
Nama Monarki
|
Sekarang Menjadi Bagian dari
|
Kerajaan Akalkot
|
Maharashtra, India
|
Kerajaan Aundh
|
Maharashtra, India
|
Kerajaan Bhor
|
Maharashtra, India
|
Kerajaan Jamkhandi
|
Karnataka, India
|
Kenawaban Janjira
|
Maharashtra, India
|
Kerajaan Jath
|
Maharashtra, India
|
Kerajaan Kolhapur
|
Maharashtra, India
|
Kerajaan Kurundvad Senior
|
Maharashtra, India
|
Kerajaan Kurundvad Junior
|
Maharashtra, India
|
Kerajaan Mudhol
|
Karnataka, India
|
Kerajaan Phaltan
|
Maharashtra, India
|
Kerajaan Sangli
|
Maharashtra, India
|
Kenawaban Savanur
|
Karnataka, India
|
Kerajaan Sawantvadi
|
Maharashtra, India
|
3. Wilayah Gwalior Residency
 |
| Istana Jai Vilas di Gwalior yang dibangun pada masa Raja Jayajirao Scindia pada tahun 1874 |
Nama Monarki
|
Sekarang Menjadi Bagian dari
|
Kerajaan Gwalior
|
Madhya Pradesh, India
|
Kerajaan Garha
|
Madhya Pradesh, India
|
Kerajaan Khaniyadhana
|
Madhya Pradesh, India
|
Kerajaan Ramgadi
|
Uttar Pradesh, India
|
Kerajaan Rajgarh
|
Madhya Pradesh, India
|
Kenawaban Rampur
|
Uttar Pradesh, India
|
4. Wilayah Madras Presidency
 |
| Istana Bukit (Hill Palace of Cochin) Kerajaan Cochin di Tripunithura dibangun pada tahun 1865 oleh Raja Rama Varma XIV |
Nama Monarki
|
Sekarang Menjadi Bagian dari
|
Kenawaban Banganapalle
|
Andhra Pradesh, India
|
Kerajaan Cochin
|
Kerala, India
|
Kerajaan Pudukkottai
|
Tamil Nadu, India
|
Kerajaan Sandur
|
Karnataka, India
|
5. Wilayah Rajputana Agency
 |
| Istana Umaid Bhavan milik Kerajaan Jodhpur yang dibangun oleh Raja Umaid Singh antara tahun 1928-1943 merupakan istana kerajaan terbesar di seluruh India |
Nama Monarki
|
Sekarang Menjadi Bagian dari
|
Kerajaan Alwar
|
Rajasthan, India
|
Kerajaan Banswara
|
Rajasthan, India
|
Kerajaan Bharatpur
|
Rajasthan, India
|
Kerajaan Bikaner
|
Rajasthan, India
|
Kerajaan Bundi
|
Rajasthan, India
|
Kerajaan Dholpur
|
Rajastsan, India
|
Kerajaan Dungarpur
| Rajasthan, India |
Kerajaan Jaipur
| Rajasthan, India |
Kerajaan Jaisalmer
| Rajasthan, India |
Kerajaan Jhalawar
| Rajasthan, India |
Kerajaan Jodhpur
| Rajasthan, India |
Kerajaan Karauli
| Rajasthan, India |
Kerajaan Kishangarh
| Rajasthan, India |
Kerajaan Kotah
| Rajasthan, India |
Kerajaan Kushalgarh
|
Rajasthan, India
|
Kerajaan Lawa Sardargarh
|
Rajasthan, India
|
Kerajaan Mewar
|
Rajasthan, India
|
Kerajaan Patan - Torawati
|
Rajasthan, India
|
Kerajaan Pratabgarh
|
Rajasthan, India
|
Kerajaan Shahpura
|
Rajasthan, India
|
Kerajaan Sirohi
|
Rajasthan, India
|
Kenawaban Tonk
|
Rajasthan, India
|
6. Wilayah Gujarat States Agency, Baroda Residency, dan Kathiawar Agency
 |
| Istana Laxmi Vilas (Lukhsmi Vilas) milik Kerajaan Baroda di Vadodara yang dibangun oleh Raja Sayajirao Gaekwad III pada tahun 1890 |
Nama Monarki |
Sekarang Menjadi Bagian dari
|
Kerajaan Bajana
|
Gujarat, India
|
Kerajaan Bakrol-Boru
|
Gujarat, India
|
Kerajaan Baroda
|
Gujarat, India
|
Kerajaan Bhavnagar
|
Gujarat, India
|
Kerajaan Manavadar
|
Gujarat, India
|
Kerajaan Bakrol-Boru
|
Gujarat, India
|
Kerajaan Chhota
|
Gujarat, India
|
Kerajaan Cutch
|
Gujarat, India
|
Kerajaan Dangs
|
Gujarat, India
|
Kerajaan Danta
|
Gujarat, India
|
Kerajaan Devni Mori
|
Gujarat, India
|
Kerajaan Dhrangadhra
|
Gujarat, India
|
Kerajaan Dhrol
|
Gujarat, India
|
Kerajaan Motasamera
|
Gujarat, India
|
Kerajaan Hadol, Satalasana, Mehasana
|
Gujarat, India
|
Kerajaan Idar
|
Gujarat, India
|
Kerajaan Jamnagar
|
Gujarat, India
|
Kerajaan Jawhar
|
Gujarat, India
|
Kerajaan Cambay
|
Gujarat, India
|
Kerajaan Lakhtar
|
Gujarat, India
|
Kerajaan Limdi
|
Gujarat, India
|
Kerajaan Lunavada
|
Gujarat, India
|
Kerajaan Maliya
|
Gujarat, India
|
Kerajaan Miyagam
|
Gujarat, India
|
Kerajaan Morvi
|
Gujarat, India
|
Kerajaan Muli
|
Gujarat, India
|
Kerajaan Nawanagar
|
Gujarat, India
|
Kenawaban Palanpur
|
Gujarat, India
|
Kerajaan Pandu Mewas
|
Gujarat, India
|
Kerajaan Patan
|
Gujarat, India
|
Kerajaan Porbandar
|
Gujarat, India
|
Kerajaan Poshina
|
Gujarat, India
|
Kenawaban Junagadh
|
Gujarat, India
|
Kenawaban Jafarabad
|
Gujarat, India
|
Kerajaan Radhanpur
|
Gujarat, India
|
Kerajaan Rajkot
|
Gujarat, India
|
Kerajaan Rajpipla
|
Gujarat, India
|
Kerajaan Ambliara
|
Gujarat, India
|
Kerajaan Maliya (Sabarkantha)
|
Gujarat, India
|
Kerajaan Sachin
|
Gujarat, India
|
Kerajaan Sanjeli
|
Gujarat, India
|
Kerajaan Sankheda Mehvassi
|
Gujarat, India
|
Kerajaan Sant
|
Gujarat, India
|
Kerajaan Surgana
|
Gujarat, India
|
Kerajaan Tharad
|
Gujarat, India
|
Kerajaan Vanod
|
Gujarat, India
|
Kerajaan Vijaynagar
|
Gujarat, India
|
Kerajaan Vithalgar
|
Gujarat, India
|
Kerajaan Wadhwan
|
Gujarat, India
|
Kerajaan Wankaner
|
Gujarat, India
|
7. Wilayah Punjab States Agency, Gilgit Agency, dan Provinsi Sindh
 |
| Istana Noor Mahal yang dibangun oleh Nawab Sadiq Muhammad Khan IV pada tahun 1872-1875 di Bahawalpur |
Nama Monarki
|
Sekarang Menjadi Bagian dari
|
Kenawaban Bahawalpur
|
Punjab, Pakistan
|
Kerajaan Bilaspur
|
Himachal Pradesh, India
|
Kerajaan Faridkot
|
Punjab, India
|
Kerajaan Jind
|
Punjab and Haryana, India
|
Kerajaan Kalsia
|
Haryana, India
|
Kerajaan Kangra
|
Himachal Pradesh, India
|
Kerajaan Kapurthala
|
Punjab, India
|
Kerajaan Loharu
|
Haryana, India
|
Kerajaan Malerkotla
|
Punjab, India
|
Kerajaan Mandi
|
Himachal Pradesh, India
|
Kerajaan Nabha
|
Punjab, India
|
Kerajaan Patiala
|
Punjab, India
|
Kerajaan Sirmur
|
Himachal Pradesh, India
|
Kerajaan Suket (Surendernagar)
|
Himachal Pradesh, India
|
Kerajaan Siba
|
Himachal Pradesh, India
|
Kerajaan Tehri Garhwal
|
Uttarakhand, India
|
Keamiran Khairpur
|
Sindh, Pakistan
|
Keamiran Hunza (Kanjut)
|
Gilgit–Baltistan, Pakistan
|
Keamiran Nagar
|
Gilgit–Baltistan, Pakistan
|
8. Wilayah Baluchistan Agency
.
.
 |
| Benteng Kalat yang dibangun pada masa Kekhanan Kalat di Balochistan |
Nama Monarki
|
Sekarang Menjadi Bagian dari
|
Kekhanan Kalat
|
Balochistan, Pakistan
|
Kenawaban Kharan
|
Balochistan, Pakistan
|
Keamiran Las Bela
|
Balochistan, Pakistan
|
Kenawaban Makran
|
Balochistan, Pakistan
|
9. Wilayah North-west Frontier States Agency
 |
| Istana Marghuzar milik Kerajaan Swat yang dibangun oleh Raja Miangul Abdul Wadud pada tahun 1940 |
Nama Monarki
|
Sekarang Menjadi Bagian dari
|
Kenawaban Amb
|
Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan
|
Kerajaan Chitral
|
Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan
|
Kekhanan Dir
|
Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan
|
Kekhanan Phulra
|
Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan
|
Kerajaan Swat
|
Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan
|
10. Wilayah Central India Agency (Maratha dan Rajput)
.
11. Wilayah Mahi Kantha Agency
12. Wilayah Eastern States Agency
Integrasi Negara Kepangeranan pada Negara India dan Pakistan tahun 1947-1948
Pada saat kemerdekaan British India, selain negara kepangeranan juga ada beberapa kantong-kantong kolonial dikendalikan oleh Perancis dan Portugal. Negara kepangeranan diberi kebebasan untuk bergabung dengan India atau Pakistan, atau bahkan tetap berdiri sebagai negara independen (merdeka secara mandiri tidak bergabung pada India atau Pakistan). Integrasi wilayah negara kepangeranan ini ke dalam negara India telah didukung oleh Undang-Undang Kemerdekaan India tahun 1947 oleh parlemen Inggris. Melalui taktik diplomasi yang kuat dari Sardar Vallabhbhai Patel (deputi perdana menteri India) dan V.P. Menon awal-awal bulan setelah kemerdekaan India, banyak ratusan penguasa monarki negara-negara kepangeranan menyatakan kerajaannya bergabung dengan India.
Para penguasa negara-negara kepangeranan awalnya tidak serempak untuk antusias mengintegrasikan kerajaan mereka ke dalam negara India atau Pakistan setelah kemerdekaan British India. Beberapa, seperti raja Bikaner dan Jawhar, termotivasi untuk bergabung India atas pertimbangan ideologis dan patriotik, tetapi ada pula raja-raja yang lain bersikeras bahwa mereka memiliki hak untuk bergabung dengan India atau Pakistan, atau bahkan tetap berdiri sebagai negara independen (merdeka secara mandiri tidak bergabung pada India atau Pakistan). Bhopal, Travancore, dan Hyderabad mulanya mengumumkan bahwa mereka tidak berniat untuk bergabung pada dua dominion tersebut. Hyderabad bahkan sempat menunjuk perwakilan perdagangan di negara-negara Eropa dan mengusahakan persetujuan dengan Postugal untuk menyewa atau membeli wilayah Goa untuk memberikan akses Kenizaman Hyderabad terhadap pesisir Laut Arab (Hyderabad tidak memiliki wilayah laut), serta Kerajaan Travancore berusaha memanfaatkan strategi diplomasi dengan meminta pengakuan dari negara-negara Eropa. Beberapa kerajaan mengusulkan sebuah konfederasi mandiri, sebagai entitas ketiga selain India dan Pakistan. Bhopal berusaha untuk membangun aliansi antara negara-negara kepangeranan dan Liga Muslim untuk melawan tekanan yang dilakukan Kongres Nasional India pimpinan Nehru atas penguasa Bhopal.
Beberapa raja-raja juga tertekan oleh sentimen populer di tengah masyarakat atas minimnya kontribusi mereka atas perjuangan kemerdekaan British India. Raja Travancore, misalnya, segera meninggalkan rencananya untuk memerdekakan kerajaannya setelah usaha pembunuhan Sir C.P. Ramaswami Iyer, seorang diwan kerajaan. Dalam beberapa kerajaan, para menteri-menteri kerajaan memainkan peran penting dalam meyakinkan para raja untuk menyetujui integrasi dengan India atau Pakistan. Faktor kunci yang menyebabkan kebanyakan negara-negara kepangeranan lebih memilih untuk berintegrasi ke negara India adalah upaya besar dari Lord Mountbatten (gubernur jenderal British India yang terakhir), Sardar Vallabhbhai Patel, dan V.P. Menon.
Patel dan Menon, yang ditugaskan untuk bernegosiasi dengan para raja, mengambil pendekatan yang lebih lunak daripada apa yang dilakukan Perdana Menteri Nehru. Pernyataan kebijakan resmi dari pemerintah India yang dibuat oleh Patel pada 5 Juli 1947 sama sekali tidak membuat ancaman untuk para raja. Sebaliknya, itu menekankan kesatuan India dan kepentingan umum dari para raja dan India merdeka yang bersatu. Patel menegaskan bahwa pemerintah India tidak akan berusaha untuk mendominasi pemerintahan internal negara-negara kepangeranan. Setelah sebagian besar negara kepangeranan menyetujui untuk bergabung dengan India, kebijakan mereka disahkan dalam Instrument of Accession(Perjanjian Integrasi). Perjanjian tersebut termasuk mengatur wilaya perbatasan negara-negara kepangeranan dan kedudukan para raja pada pemerintahan internal India.
Di Paksitan, Kenawaban Bahawalpur dari dari wialayah Punjab bergabung ke dalam negara Pakistan pada tanggal 5 Oktober 1947. Penguasa Bahawalpur, Nawab Sadiq Muhammad Khan Abbasi V, bahkan terkenal di mata masyarakat saat itu sebagai tokoh yang bersahabat dekat dengan pendiri Pakistan, Gubernur Jenderal Muhammad Ali Jinnah. Negara-negara kepangeranan dari wilayah North-west Frontier States Agency juga menyatakan diri bergabung dalam negara Pakistan.
Pada saat transfer kekuasaan oleh Inggris kepada India dan Pakistan, Kerajaan Jammu dan Kashmir (secara luas disebut "Kashmir") diperintah oleh Raja Hari Singh, seorang Hindu, meskipun kerajaan itu sendiri memiliki penduduk mayoritas Muslim. Raja Hari Singh yang mengalami ragu-ragu tentang memilih untuk bergabung ke dalam India atau Pakistan, justru menimbulkan kekacauan dalam kerajaannya sendiri. Raja bahkan mengumumkan bahwa Kashmir bermaksud untuk tetap independen di luar India atau Pakistan, menyamakan negaranya seperti Swiss di Eropa, sebuah negara netral yang terletak di antara negara-negara besar. Namun, kebijakannya ditentang oleh Sheikh Abdullah, seorang pemimpin populer dari partai politik terbesar Kashmir, Partai Konferensi Nasional, yang menuntut Raja Hari Singh untuk turun tahta dan menggabungkan Khasmir dengan Pakistan atas dasar persamaan agama yang dianut mayoritas penduduk Kashmir.
Pakistan, yang mencoba untuk memaksa Kashmir bergabung dalam wilayahnya, memutus pasokan dan jaringan transportasi ke arah Kashmir. Kekacauan di Punjab yang diakibatkan oleh pembagian India - Pakistan yang serampangan, juga telah memutuskan jaringan transportasi dengan antara Kashmir dengan India. Fitnah tentang kekejaman Raja Hari Singh dan pasukan kerajaan terhadap penduduk Muslim dari Poonch juga menyebabkan pecahnya kerusuhan sipil. Tak lama kemudian, militan Suku Pashtun (Afghan) dari Provinsi North-West Frontier di Pakistan melintasi perbatasan dan memasuki wilayah Kashmir, bermaksud "membebaskan" Kashmir dari pemerintahan monarki Hindu dan menggabungkanya dalam negara Pakistan. Di tengah kekacauan, Raja Hari Singh akhirnya memutuskan untuk meminta pertolongan angkatan bersenjata dari India, dan atas saran Perdana Menteri Nehru, India akan membantu Kashmir dengan syarat bahwa Kashmir harus bergabung dengan wilayah India. Raja Hari Singh kemudian menandatangani perjanjian yang menyatakan bahwa Kerajaan Jammu dan Kashmir berintegrasi dengan Negara India. Namun berkat peperangan yang telah terjadi sebelumnya, wilayah Jammu dan Kashmir terpecah hingga tidak secara utuh wilayahnya masuk ke dalam India.
Lain halnya pada kasus Kenizaman Hyderabad. Hyderabad adalah negara kaya yang terkurung daratan yang membentang di atas 82.000 mil persegi (lebih dari 212.000 kilometer persegi) di tenggara India. Sementara 87% dari 17 juta orang penduduknya beragama Hindu, Hyderabad diperintah oleh Dinasti Asaf Jahi yang beragama Islam. Beberapa partai Muslim yang berkuasa bersikeras agar Hyderabad tetap independen dan merdeka sejajar dengan India dan Pakistan. Atas desakan para bangsawan dan penguasa Muslim, Nizam Osman Ali Khan di bulan Juni 1947 mengumumkan bahwa Hyderabad memilih untuk independen. Pemerintah India menolak keputusan nizam. India merasa terganggu dengan posisi wilayah Hyderabad sebagai sebuah negara merdeka yang terletak di tengah-tengah negara India. Terlebih lagi, setelah terjadi Pemberontakan Telangana yang didalangi oleh orang-orang komunis di Hyderabad, mengakibatkan kekacauan di Hyderabad dapat menjalar hingga wilayah India.
Pada 13 September 1948, Angkatan Darat India dikirim ke Hyderabad bawah Operasi Polo dengan alasan bahwa hukum dan ketertiban situasi di Hyderabad mengancam ketenangan India Selatan. Pasukan India hanya mendapat sedikit perlawanan oleh Razakars (tentara kenizaman) dan antara 13-18 September India berhasil mengambil kontrol penuh seluruh Hyderabad. Akhirnya, Hyderabad menyatakan menyerah dan bergabung dalam wilayah India.
Usai mengamankan aksesi atas negara-negara kepangeranan, pemerintah India kemudian melanjutkan - dalam proses yang bertahap - untuk memperluas kewenangan pemerintah pusat atas negara-negara kepangeranan dan mengubah sistem administrasi mereka sampai hingga tahun 1956. Para raja-raja juga sempat diberi kedudukan sebagai rajpramukh, semacam gubernur, atas wilayah-wilayah baru yang dibentuk di dalam pemerintahan India. Bersamaan dengan itu, pemerintah India, melalui kombinasi cara diplomasi dan militer, memperoleh kontrol de facto dan de jure atas daerah kantong (enklave) kolonial yang tersisa yang sebelumnya dikuasai Perancis dan Portugal, yang juga berhasil diintegrasikan ke dalam negara India.
Penghapusan Privy Purse pada tahun 1971 dan Perkembangan Negara Kepangeranan Sekarang
Di India, Privy Purse adalah sistem pembayaran tunjangan dibuat pemerintah India untuk keluarga kerajaan yang sudah berkenan untu mengintegrasikan kerajaannya dengan India pada tahun 1947, dan kemudian menggabungkan pemerintahan mereka pada tahun 1949 dimana para raja kehilangan semua hak politis mereka. Privy Purse tetap berjalan sampai Amandemen 26 Konstitusi India tahun 1971, dimana semua hak dan tunjangan dari pemerintah India atas para raja dihapus.
Gerakan untuk menghapuskan Privy Purse awalnya dibawa ke hadapan Parlemen India pada tahun 1969, dengan hasil 149 suara mendukung penghapusan dan 75 suara menolak penghapusan. Kemudian keputusan penghapusan Privy Purse diusulkan lagi pada tahun 1971, dan berhasil dilegalkan sebagai salah satu poin dalam Amandemen 26 Konstitusi India tahun 1971. Perdana Menteri Indira Gandhi berpendapat bahwa penghapusan Privy Purse berdasarkan persamaan hak bagi semua warga negara dan kebutuhan untuk mengurangi defisit pendapatan pemerintah.
Kini, kedudukan para raja bekas negara kepangeranan hanya sebatas sebagai penguasa titular dan kepala keluarga kerajaan. Banyak kerajaan-kerajaan masih bisa menikmati status dan prestisnya di tengah masyarakat, selain karena ikatan tidak langsung yang sudah terjalin selama ratusan tahun, juga karena banyak keluarga kerajaan yang berhasil duduk sebagai politisi dan pengusaha sukses di dalam negeri.
Istana-istana megah kerajaan-kerajaan India juga disulap menjadi tempat wisata menarik yang mendapat kunjungan jutaan wisatawan tiap tahunnya. Selain itu, beberapa istana juga menyerahkan sebagian wilayahnya untuk dikelola sebagai hotel bintang lima, selain juga masih berfungsi sebagai tempat tinggal raja dan keluarga kerajaan.
Sumber Pustaka
.
 |
| Istana Rajwada di Indore yang dibangun oleh raja-raja Dinasti Holkar antara tahun 1766-1833 |
Nama Monarki |
Sekarang Menjadi Bagian dari
|
Kenawaban Bhopal
|
Madya Pradesh, India
|
Kenawaban Mohammadgarh
|
Madya Pradesh, India
|
Kerajaan Ajaigarh
|
Madya Pradesh, India
|
Kerajaan Alipura
|
Madya Pradesh, India
|
Kerajaan Alirajpur
|
Madya Pradesh, India
|
Kerajaan Banka-Pahari
|
Madya Pradesh, India
|
Kerajaan Baraundha
|
Madya Pradesh, India
|
Kerajaan Barwani
|
Madya Pradesh, India
|
Kerajaan Basoda
|
Madya Pradesh, India
|
Kerajaan Bhaisunda
|
Madya Pradesh, India
|
Kerajaan Bijawar
|
Madya Pradesh, India
|
Kerajaan Bijna
|
Madya Pradesh, India
|
Kerajaan Bilheri
|
Madya Pradesh, India
|
Kerajaan Charkhari
|
Madya Pradesh, India
|
Kerajaan Chhatarpur
|
Madya Pradesh, India
|
Kerajaan Chirgaon
|
Madya Pradesh, India
|
Kerajaan Dewas
|
Madya Pradesh, India
|
Kerajaan Dhar
|
Madya Pradesh, India
|
Kerajaan Durwai
|
Madya Pradesh, India
|
Kerajaan Gaurihar
|
Madya Pradesh, India
|
Kerajaan Indore (Holkar)
|
Madya Pradesh, India
|
Kerajaan Jaora
|
Madya Pradesh, India
|
Kerajaan Jaso
|
Madya Pradesh, India
|
Kerajaan Jobat
|
Madya Pradesh, India
|
Kerajaan Kamta-Rajaula
|
Madya Pradesh, India
|
Kerajaan Khaniadhana
|
Madya Pradesh, India
|
Kerajaan Khilchipur
|
Madya Pradesh, India
|
Kerajaan Kothi
|
Madya Pradesh, India
|
Kerajaan Kurwai
|
Madya Pradesh, India
|
Kerajaan Maihar
|
Madya Pradesh, India
|
Kerajaan Makrai
|
Madya Pradesh, India
|
Kerajaan Nagod
|
Madya Pradesh, India
|
Kerajaan Narsighgarh
|
Madya Pradesh, India
|
Kerajaan Orchha
|
Madya Pradesh, India
|
Kerajaan Pahra
|
Madya Pradesh, India
|
Kerajaan Paldeo
|
Madya Pradesh, India
|
Kerajaan Panna
|
Madya Pradesh, India
|
Kerajaan Pathari
|
Madya Pradesh, India
|
Kerajaan Piploda
|
Madya Pradesh, India
|
Kerajaan Rajgarh
|
Madya Pradesh, India
|
Kerajaan Ratlam
|
Madya Pradesh, India
|
Kerajaan Rewa
|
Madya Pradesh, India
|
Kerajaan Sailana
|
Madya Pradesh, India
|
Kerajaan Sitamau
|
Madya Pradesh, India
|
Kerajaan Sohawal
|
Madya Pradesh, India
|
Kerajaan Taraon
|
Madya Pradesh, India
|
Kerajaan Tori Fatehpur
|
Madya Pradesh, India
|
Kerajaan Ramnagar (Benares)
|
Madya Pradesh, India
|
Kerajaan Rampur
|
Madya Pradesh, India
|
Kerajaan Ragogarh
|
Madya Pradesh, India
|
11. Wilayah Mahi Kantha Agency
 |
| Istana Daulat Vilas milik Kerajaan Idar di Hitmanagar |
Nama Monarki |
Sekarang Menjadi Bagian dari
|
Kerajaan Idar
|
Gujarat, India
|
Kerajaan Danta
|
Gujarat, India
|
Kerajaan Vijaynagar
|
Gujarat, India
|
Kerajaan Malpur
|
Gujarat, India
|
Kerajaan Mansa
|
Gujarat, India
|
Kerajaan Mohanpur
|
Gujarat, India
|
Kerajaan Ambliara
|
Gujarat, India
|
Kerajaan Ghodasar
|
Gujarat, India
|
Kerajaan Ilol
|
Gujarat, India
|
Kerajaan Katosan
|
Gujarat, India
|
Kerajaan Pethapur
|
Gujarat, India
|
Kerajaan Punadra
|
Gujarat, India
|
Kerajaan Ranasan
|
Gujarat, India
|
Kerajaan Varsora
|
Gujarat, India
|
Kerajaan Dabha
|
Gujarat, India
|
Kerajaan Dadhalia
|
Gujarat, India
|
Kerajaan Magori
|
Gujarat, India
|
Kerajaan Rupal
|
Gujarat, India
|
Kerajaan Khadal
|
Gujarat, India
|
Kerajaan Sudasna
|
Gujarat, India
|
Kerajaan Vasna
|
Gujarat, India
|
12. Wilayah Eastern States Agency
 |
| Istana Hazarduari (Bara Kothi) di Murshidabad yang dibangun oleh Nawab Nazim Humayun Jah antara tahun 1829-1837 |
 |
| Istana Cooch Behar (Victor Jubilee Palace) milik Kerajaan Cooch Behar yang dibangun oleh Raja Nripendra Nayaran pada tahun 1887 |
Orissa Agency
Chhattisgarh States Agency
Bengal dan Bihar States Agency
- Bengal (Murshidabad)
- Cooch Behar
- Mayurbhanj
- Tripura
- Saraikela State
Integrasi Negara Kepangeranan pada Negara India dan Pakistan tahun 1947-1948 |
| Sardar Vallabhbhai Patel dihormati di India sebagai sosok yang berhasil meyakinkan negara-negara kepangeranan untuk memilih bergabung dengan India |
Pada saat kemerdekaan British India, selain negara kepangeranan juga ada beberapa kantong-kantong kolonial dikendalikan oleh Perancis dan Portugal. Negara kepangeranan diberi kebebasan untuk bergabung dengan India atau Pakistan, atau bahkan tetap berdiri sebagai negara independen (merdeka secara mandiri tidak bergabung pada India atau Pakistan). Integrasi wilayah negara kepangeranan ini ke dalam negara India telah didukung oleh Undang-Undang Kemerdekaan India tahun 1947 oleh parlemen Inggris. Melalui taktik diplomasi yang kuat dari Sardar Vallabhbhai Patel (deputi perdana menteri India) dan V.P. Menon awal-awal bulan setelah kemerdekaan India, banyak ratusan penguasa monarki negara-negara kepangeranan menyatakan kerajaannya bergabung dengan India.
Para penguasa negara-negara kepangeranan awalnya tidak serempak untuk antusias mengintegrasikan kerajaan mereka ke dalam negara India atau Pakistan setelah kemerdekaan British India. Beberapa, seperti raja Bikaner dan Jawhar, termotivasi untuk bergabung India atas pertimbangan ideologis dan patriotik, tetapi ada pula raja-raja yang lain bersikeras bahwa mereka memiliki hak untuk bergabung dengan India atau Pakistan, atau bahkan tetap berdiri sebagai negara independen (merdeka secara mandiri tidak bergabung pada India atau Pakistan). Bhopal, Travancore, dan Hyderabad mulanya mengumumkan bahwa mereka tidak berniat untuk bergabung pada dua dominion tersebut. Hyderabad bahkan sempat menunjuk perwakilan perdagangan di negara-negara Eropa dan mengusahakan persetujuan dengan Postugal untuk menyewa atau membeli wilayah Goa untuk memberikan akses Kenizaman Hyderabad terhadap pesisir Laut Arab (Hyderabad tidak memiliki wilayah laut), serta Kerajaan Travancore berusaha memanfaatkan strategi diplomasi dengan meminta pengakuan dari negara-negara Eropa. Beberapa kerajaan mengusulkan sebuah konfederasi mandiri, sebagai entitas ketiga selain India dan Pakistan. Bhopal berusaha untuk membangun aliansi antara negara-negara kepangeranan dan Liga Muslim untuk melawan tekanan yang dilakukan Kongres Nasional India pimpinan Nehru atas penguasa Bhopal.
 |
| Raja Sawai Manh Singh II dari Kerajaan Jaipur saat menyambut kedatangan Sardar Vallabhbhai Patel di Istana Chandra Mahal tahun 1948 |
Beberapa raja-raja juga tertekan oleh sentimen populer di tengah masyarakat atas minimnya kontribusi mereka atas perjuangan kemerdekaan British India. Raja Travancore, misalnya, segera meninggalkan rencananya untuk memerdekakan kerajaannya setelah usaha pembunuhan Sir C.P. Ramaswami Iyer, seorang diwan kerajaan. Dalam beberapa kerajaan, para menteri-menteri kerajaan memainkan peran penting dalam meyakinkan para raja untuk menyetujui integrasi dengan India atau Pakistan. Faktor kunci yang menyebabkan kebanyakan negara-negara kepangeranan lebih memilih untuk berintegrasi ke negara India adalah upaya besar dari Lord Mountbatten (gubernur jenderal British India yang terakhir), Sardar Vallabhbhai Patel, dan V.P. Menon.
Patel dan Menon, yang ditugaskan untuk bernegosiasi dengan para raja, mengambil pendekatan yang lebih lunak daripada apa yang dilakukan Perdana Menteri Nehru. Pernyataan kebijakan resmi dari pemerintah India yang dibuat oleh Patel pada 5 Juli 1947 sama sekali tidak membuat ancaman untuk para raja. Sebaliknya, itu menekankan kesatuan India dan kepentingan umum dari para raja dan India merdeka yang bersatu. Patel menegaskan bahwa pemerintah India tidak akan berusaha untuk mendominasi pemerintahan internal negara-negara kepangeranan. Setelah sebagian besar negara kepangeranan menyetujui untuk bergabung dengan India, kebijakan mereka disahkan dalam Instrument of Accession(Perjanjian Integrasi). Perjanjian tersebut termasuk mengatur wilaya perbatasan negara-negara kepangeranan dan kedudukan para raja pada pemerintahan internal India.
 |
| Nawab Sadiq Muhammad Khan Abbasi V bersama Gubernur Jenderal Muhammad Ali Jinnah |
Di Paksitan, Kenawaban Bahawalpur dari dari wialayah Punjab bergabung ke dalam negara Pakistan pada tanggal 5 Oktober 1947. Penguasa Bahawalpur, Nawab Sadiq Muhammad Khan Abbasi V, bahkan terkenal di mata masyarakat saat itu sebagai tokoh yang bersahabat dekat dengan pendiri Pakistan, Gubernur Jenderal Muhammad Ali Jinnah. Negara-negara kepangeranan dari wilayah North-west Frontier States Agency juga menyatakan diri bergabung dalam negara Pakistan.
Pada saat transfer kekuasaan oleh Inggris kepada India dan Pakistan, Kerajaan Jammu dan Kashmir (secara luas disebut "Kashmir") diperintah oleh Raja Hari Singh, seorang Hindu, meskipun kerajaan itu sendiri memiliki penduduk mayoritas Muslim. Raja Hari Singh yang mengalami ragu-ragu tentang memilih untuk bergabung ke dalam India atau Pakistan, justru menimbulkan kekacauan dalam kerajaannya sendiri. Raja bahkan mengumumkan bahwa Kashmir bermaksud untuk tetap independen di luar India atau Pakistan, menyamakan negaranya seperti Swiss di Eropa, sebuah negara netral yang terletak di antara negara-negara besar. Namun, kebijakannya ditentang oleh Sheikh Abdullah, seorang pemimpin populer dari partai politik terbesar Kashmir, Partai Konferensi Nasional, yang menuntut Raja Hari Singh untuk turun tahta dan menggabungkan Khasmir dengan Pakistan atas dasar persamaan agama yang dianut mayoritas penduduk Kashmir.
 |
| Raja Hari Singh (raja Kerajaan Jammu dan Kashmir tahun 1926-1961) |
Pakistan, yang mencoba untuk memaksa Kashmir bergabung dalam wilayahnya, memutus pasokan dan jaringan transportasi ke arah Kashmir. Kekacauan di Punjab yang diakibatkan oleh pembagian India - Pakistan yang serampangan, juga telah memutuskan jaringan transportasi dengan antara Kashmir dengan India. Fitnah tentang kekejaman Raja Hari Singh dan pasukan kerajaan terhadap penduduk Muslim dari Poonch juga menyebabkan pecahnya kerusuhan sipil. Tak lama kemudian, militan Suku Pashtun (Afghan) dari Provinsi North-West Frontier di Pakistan melintasi perbatasan dan memasuki wilayah Kashmir, bermaksud "membebaskan" Kashmir dari pemerintahan monarki Hindu dan menggabungkanya dalam negara Pakistan. Di tengah kekacauan, Raja Hari Singh akhirnya memutuskan untuk meminta pertolongan angkatan bersenjata dari India, dan atas saran Perdana Menteri Nehru, India akan membantu Kashmir dengan syarat bahwa Kashmir harus bergabung dengan wilayah India. Raja Hari Singh kemudian menandatangani perjanjian yang menyatakan bahwa Kerajaan Jammu dan Kashmir berintegrasi dengan Negara India. Namun berkat peperangan yang telah terjadi sebelumnya, wilayah Jammu dan Kashmir terpecah hingga tidak secara utuh wilayahnya masuk ke dalam India.
Lain halnya pada kasus Kenizaman Hyderabad. Hyderabad adalah negara kaya yang terkurung daratan yang membentang di atas 82.000 mil persegi (lebih dari 212.000 kilometer persegi) di tenggara India. Sementara 87% dari 17 juta orang penduduknya beragama Hindu, Hyderabad diperintah oleh Dinasti Asaf Jahi yang beragama Islam. Beberapa partai Muslim yang berkuasa bersikeras agar Hyderabad tetap independen dan merdeka sejajar dengan India dan Pakistan. Atas desakan para bangsawan dan penguasa Muslim, Nizam Osman Ali Khan di bulan Juni 1947 mengumumkan bahwa Hyderabad memilih untuk independen. Pemerintah India menolak keputusan nizam. India merasa terganggu dengan posisi wilayah Hyderabad sebagai sebuah negara merdeka yang terletak di tengah-tengah negara India. Terlebih lagi, setelah terjadi Pemberontakan Telangana yang didalangi oleh orang-orang komunis di Hyderabad, mengakibatkan kekacauan di Hyderabad dapat menjalar hingga wilayah India.
 |
| Nizam Osman Ali Khan, Asaf Jah VII bersama Perdana Menteri Nehru |
Pada 13 September 1948, Angkatan Darat India dikirim ke Hyderabad bawah Operasi Polo dengan alasan bahwa hukum dan ketertiban situasi di Hyderabad mengancam ketenangan India Selatan. Pasukan India hanya mendapat sedikit perlawanan oleh Razakars (tentara kenizaman) dan antara 13-18 September India berhasil mengambil kontrol penuh seluruh Hyderabad. Akhirnya, Hyderabad menyatakan menyerah dan bergabung dalam wilayah India.
Usai mengamankan aksesi atas negara-negara kepangeranan, pemerintah India kemudian melanjutkan - dalam proses yang bertahap - untuk memperluas kewenangan pemerintah pusat atas negara-negara kepangeranan dan mengubah sistem administrasi mereka sampai hingga tahun 1956. Para raja-raja juga sempat diberi kedudukan sebagai rajpramukh, semacam gubernur, atas wilayah-wilayah baru yang dibentuk di dalam pemerintahan India. Bersamaan dengan itu, pemerintah India, melalui kombinasi cara diplomasi dan militer, memperoleh kontrol de facto dan de jure atas daerah kantong (enklave) kolonial yang tersisa yang sebelumnya dikuasai Perancis dan Portugal, yang juga berhasil diintegrasikan ke dalam negara India.
Penghapusan Privy Purse pada tahun 1971 dan Perkembangan Negara Kepangeranan Sekarang
Video upacara penobatan Nizam Mir Barkat Ali Mukarram Jah, Asaf Jah VIII tahun 1967 di Istana Chowmahalla Hyderabad
Gerakan untuk menghapuskan Privy Purse awalnya dibawa ke hadapan Parlemen India pada tahun 1969, dengan hasil 149 suara mendukung penghapusan dan 75 suara menolak penghapusan. Kemudian keputusan penghapusan Privy Purse diusulkan lagi pada tahun 1971, dan berhasil dilegalkan sebagai salah satu poin dalam Amandemen 26 Konstitusi India tahun 1971. Perdana Menteri Indira Gandhi berpendapat bahwa penghapusan Privy Purse berdasarkan persamaan hak bagi semua warga negara dan kebutuhan untuk mengurangi defisit pendapatan pemerintah.
 |
| Penobatan Raja Yaduveera Krishnadatta Chamaraja Wadiyar sebagai raja Kerajaan Mysore di Istana Kerajaan Mysore tahun 2012 |
 |
| Raja Arvind Singh Mewar dari Kerajaan Mewar (Udaipur) saat menghadiri pernikahan Putri Mahkota Madeleine dari Kerajaan Swedia di Stockholm tahun 2013 |
Kini, kedudukan para raja bekas negara kepangeranan hanya sebatas sebagai penguasa titular dan kepala keluarga kerajaan. Banyak kerajaan-kerajaan masih bisa menikmati status dan prestisnya di tengah masyarakat, selain karena ikatan tidak langsung yang sudah terjalin selama ratusan tahun, juga karena banyak keluarga kerajaan yang berhasil duduk sebagai politisi dan pengusaha sukses di dalam negeri.
Istana-istana megah kerajaan-kerajaan India juga disulap menjadi tempat wisata menarik yang mendapat kunjungan jutaan wisatawan tiap tahunnya. Selain itu, beberapa istana juga menyerahkan sebagian wilayahnya untuk dikelola sebagai hotel bintang lima, selain juga masih berfungsi sebagai tempat tinggal raja dan keluarga kerajaan.
 |
| Istana Bangalore di Bengaluru, Karnataka, salah satu destinasi wisata terkenal di seluruh India yang dikelola oleh keluarga Kerajaan Mysore |
Sumber Pustaka
- Bhagavan, Manu. "Princely States and the Hindu Imaginary: Exploring the Cartography of Hindu Nationalism in Colonial India" Journal of Asian Studies,(Aug 2008) 67#3 pp 881–915 in JSTOR
- Bhagavan, Manu. Sovereign Spheres: Princes, Education and Empire in Colonial India (2003)
- Copland, Ian (2002), Princes of India in the Endgame of Empire, 1917–1947, (Cambridge Studies in Indian History & Society). Cambridge and London:Cambridge University Press. Pp. 316, ISBN 0-521-89436-0.
- Ernst, W. and B. Pati, eds. India’s Princely States: People, Princes, and Colonialism (2007)
- Harrington, Jack (2010), Sir John Malcolm and the Creation of British India, Chs. 4 & 5., New York: Palgrave Macmillan., ISBN 978-0-230-10885-1
- Jeffrey, Robin. People, Princes and Paramount Power: Society and Politics in the Indian Princely States (1979) 396pp
- Kooiman, Dick. Communalism and Indian Princely States: Travancore, Baroda & Hyderabad in the 1930s (2002), 249pp
- Markovits, Claude (2004). "ch 21: "Princely India (1858–1950)". A history of modern India, 1480–1950. Anthem Press. pp. 386–409. ISBN 978-1-84331-152-2.
- Ramusack, Barbara (2004), The Indian Princes and their States, The New Cambridge History of India, Cambridge and London: Cambridge University Press. Pp. 324, ISBN 0-521-03989-4
- Pochhammer, Wilhelm von India's Road to Nationhood: A Political History of the Subcontinent (1973) ch 57 excerpt
- Zutshi, Chitralekha. "Re-visioning princely states in South Asian historiography: A review" Indian Economic & Social History Review (2009) 46#3 pp 301–313. doi: 10.1177/001946460904600302
